Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan Kerja

Respons awal, pelaporan, pengumpulan bukti, analisis akar penyebab, dan tindakan perbaikan setelah insiden.

Ringkasan Cepat

Prioritas pertama setelah insiden adalah menyelamatkan manusia dan mengendalikan bahaya lanjutan.
Pelaporan kepada regulator, pelaporan program jaminan sosial, dan investigasi internal memiliki tujuan berbeda; satu proses tidak otomatis menggantikan lainnya.
Lokasi dan bukti diamankan sejauh tidak menghambat pertolongan atau menciptakan bahaya baru.
Investigasi mencari penyebab langsung, faktor pekerjaan, dan kelemahan sistem - bukan berhenti pada kesalahan pekerja.
Laporan belum selesai sampai tindakan korektif diverifikasi efektif.

Respons dan Notifikasi

Aktifkan pertolongan, keadaan darurat, isolasi energi, dan pengamanan area.
Beri tahu jalur internal dan pihak eksternal sesuai klasifikasi kejadian serta aturan yang berlaku.
Catat waktu, kondisi, saksi, perubahan lokasi, dan tindakan awal.
Lindungi privasi korban dan batasi penyebaran foto atau data medis.

Pengumpulan Bukti

Gunakan foto, sketsa, dokumen, izin kerja, JSA, rekaman kompetensi, inspeksi, maintenance, data proses, CCTV, dan wawancara. Wawancara dilakukan terbuka serta tidak mengarahkan. Bedakan fakta, pernyataan, asumsi, dan kesimpulan. Near miss dan kejadian berbahaya juga perlu dianalisis karena memberikan kesempatan belajar sebelum timbul korban.

Analisis dan Perbaikan

Susun urutan kejadian, identifikasi perubahan atau barrier yang gagal, lalu gunakan metode seperti 5 Whys, fishbone, barrier analysis, atau ICAM sesuai kompleksitas. Tindakan mengikuti hierarki pengendalian: utamakan eliminasi, substitusi, rekayasa, dan perbaikan sistem sebelum mengandalkan pelatihan atau imbauan. Tetapkan pemilik tindakan, tenggat, bukti penyelesaian, dan uji efektivitas.

Dasar Hukum dan Sumber Resmi

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Permenaker PER.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan digunakan sebagai rujukan pelaporan/pemeriksaan; status dan ketentuan teknis terbaru harus dikonfirmasi pada JDIH atau pengawas ketenagakerjaan.
PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 mendukung evaluasi, tindakan perbaikan, dan peningkatan sistem.
JDIH PP No. 50 Tahun 2012: https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/58/peraturan-pemerintah-nomor-50-tahun-2012
JDIH UU No. 1 Tahun 1970: https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/49/undang-undang-nomor-1-tahun-1970